 |
| Ilustrasi |
TalkNesia.My.Id - Penjarahan rumah pejabat tinggi baru-baru ini kembali membuka luka tentang hubungan yang kian renggang antara rakyat dan elite politik. Dari sisi hukum agama maupun negara, tindakan itu jelas salah dan tidak dibenarkan. Namun yang lebih penting untuk dipahami bukan hanya apa yang terjadi, melainkan mengapa hal itu bisa terjadi.
Amarah rakyat sering kali lahir dari ucapan dan tindakan pejabat publik yang tidak peka. Mulut yang lancang, komentar yang meremehkan penderitaan, hingga sikap yang terkesan arogan bisa menjadi bensin yang menyiram api kekecewaan. Kata-kata pejabat yang salah tempat sering kali jauh lebih memicu konflik daripada kebijakan yang tidak populer.
Selain faktor sikap pejabat, sejarah membuktikan bahwa massa yang marah mudah dimanfaatkan. Dari kerusuhan Mei 1998, protes BBM 2012, hingga berbagai aksi massa lain, selalu ada indikasi bahwa provokator atau kepentingan politik bisa menunggangi amarah rakyat. Tidak menutup kemungkinan penjarahan kali ini juga bukan sepenuhnya spontan, melainkan ada tangan-tangan lain yang memperkeruh keadaan.
Meski begitu, kita harus menegaskan bahwa penjarahan tetap bukan jalan keluar. Tindakan itu merugikan masyarakat sendiri, menimbulkan rasa tidak aman, dan memperdalam jurang ketidakpercayaan kepada negara. Jika dibiarkan, penjarahan bisa menjadi pola baru dalam menyampaikan aspirasi, dan itu berbahaya bagi masa depan bangsa.
Solusi yang lebih bermakna adalah memperbaiki komunikasi publik pejabat, membuka kanal aspirasi rakyat seluas mungkin, dan menegakkan keadilan secara transparan. Rakyat perlu diyakinkan bahwa suara mereka benar-benar didengar, bukan diabaikan. Di sisi lain, publik juga perlu diajak kritis namun tetap bijak agar tidak mudah terprovokasi.
Pada akhirnya, yang harus kita lawan bukan hanya penjarahan, tetapi juga sikap pejabat yang tak menjaga ucapan, elite yang tuli terhadap kritik, serta provokator yang menunggangi amarah rakyat. Mari kita pilih jalan protes damai, kritis, dan solutif. Perubahan sejati lahir bukan dari amarah yang dimanfaatkan, melainkan dari kesadaran kolektif untuk membangun bangsa yang lebih adil.
Sumber: Klik Disini
